ANALISAKALTIM.COM – Penajam Paser Utara (PPU) – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Dapil Waru-Babulu, Ishak, mendesak Pemerintah Kabupaten PPU untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang melibatkan warga Kecamatan Waru dan PT Waru Kaltim Plantation (WKP). Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menuntaskan permasalahan ini.
Ishak menyoroti bahwa warga yang terlibat dalam sengketa tersebut sangat dirugikan.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kasihan masyarakat, mereka bisa berisiko ditangkap jika memasuki lahan yang dipermasalahkan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menekankan bahwa jika lahan yang selama ini digarap warga berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU), maka perlu adanya penandaan yang jelas untuk mencegah konflik lebih lanjut.
“Pemerintah harus tegas dalam menentukan batas-batas lahan, termasuk yang berada di sekitar bantaran sungai. Semuanya harus jelas dan transparan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian,” pungkasnya.
