Agiel Suwarno Minta Pemprov Untuk Memperhatikan Perkebunan Rakyat

Senin, 30 Oktober 2023 - 22:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Agiel Suwarno Anggota DPRD Kaltim

Foto : Agiel Suwarno Anggota DPRD Kaltim

ANALISAKALTIM.COM – Pemerintah provinsi (pemprov) Kalimantan timur selama ini dinilai kerap hanya memberikan bantuan terhadap perusahaan perkebunan besar.

Oleh karena itu, Agiel Suwarno Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pun Mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menggencarkan memberikan bantuan terhadap Perkebunan rakyat.

Agiel Mengatakan bahwa, Setiap tahunnya Pemprov Kaltim senantiasa menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk program pada bidang tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“sayangnya dari alokasi anggaran yang ada sangat minim diperuntukan kepada pelaku perkebunan rakyat” ungkap Agiel Suwarno, beberapa waktu lalu

Karena itulah anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Agiel Suwarno berharap pemerintah lebih memperhatikan perkebunan rakyat.

“Setiap tahun memang pasti dianggarkan, tapi untuk perkebunan rakyat harus ditingkatkan lagi untuk anggarannya,” ucap Agiel, Belum lama ini.

Lanjutnya, Politisi PDIP Tersebut juga menjelaskan, terkait anggaran untuk perkebunan rakyat tak maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

“Diantaranya status lahan Area Pengelolaan Lain (APL), sementara perkebunan masyarakat masih dengan status kawasan hutan bahkan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, sehingga dengan status tersebut memberikan dampak hambatan terhadap program pemerintah,” jelasnya.

“Karena statusnya masih ada yang kawasan hutan dan HGU perusahaan ini yang kemudian perkebunan masyarakat belum bisa mendapatkan program bantuan itu,” Sambungnya.

Dari beberapa faktor hambatan itu, Agiel mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat melakukan pencermatan status lahan dari perkebunan masyarakat,

“apabila masih ditemukan perkebunan dengan status di luar APL, maka harus dapat segera dikeluarkan dari status sebelumnya,” Tutupnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Sani Respon Soal Kuranganya Ketertarikan Generasi Muda Untuk Menjadi Seorang Guru
Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah
Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh
Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja
DPRD Samarinda Harap Puskesmas di Wilayah Balik Buaya Dapat Ditingkatkan Menjadi Rumah Sakit
DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan
Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua
Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 21:34 WITA

Sani Respon Soal Kuranganya Ketertarikan Generasi Muda Untuk Menjadi Seorang Guru

Senin, 20 Mei 2024 - 21:15 WITA

Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah

Senin, 20 Mei 2024 - 20:45 WITA

Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh

Senin, 20 Mei 2024 - 20:15 WITA

Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:37 WITA

DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:48 WITA

Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:33 WITA

Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:30 WITA

Sengketa Ahli Waris dan BNI, DPRD Samarinda Gelar RDP dan Jadi Penengah

Berita Terbaru