Anggota DPR RI di Duga Menggunakan Fasilitas Negara Saat Kampanye Pemilu, Bawaslu Kota Samarinda Melaporkan ke MKD

Senin, 22 Januari 2024 - 22:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Samarinda Tumenggung Udayana (Dok Bawaslu Kota Samarinda)

Foto : Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Samarinda Tumenggung Udayana (Dok Bawaslu Kota Samarinda)

ANALISAKALTIM.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk meneruskan dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang anggota DPR RI yang juga sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu 2024 dengan tujuan  dapat dilakukan penanganan lebih lanjut.

Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengatakan, langkah yang dilakukan ini sebagai penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya di luar aturan kepemiluan.

“Caleg tersebut diduga menggunakan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berplat DPR RI,” kata Muin.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penerusan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan Bawaslu Samarinda melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin ke MKD DPR RI di Jakarta, Senin (22/1/2024) hari ini.

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Samarinda Tumenggung Udayana mengatakan penerusan ini bermula adanya anggota DPR RI aktif yang juga selaku caleg pada Pemilu 2024 menggunakan fasilitas negara disaat melakukan kampanye di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada Sabtu (6/1/2024) lalu.

“Karena hal ini masuk dalam dugaan pelanggaran hukum lainnya, sehingga kami hanya dapat meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti dalam hal ini MKD DPR RI,” jelas Agung, sapaan Tumenggung Udayana.

Oleh karena itu, Bawaslu menilai adanya tindakan penyalahgunaan fasilitas negara dan diduga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf E Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan TNKB Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Nantinya mengenai penanganan dugaan pelanggaran ini secara sepenuhnya diserahkan kepada MKD DPR RI. “Jadi kami hanya meneruskan, penyelesaian penanganan ialah wewenang instansi yang berwenang,” tutup Agung.

Berita Terkait

Sosper di Desa Suka Maju, Abdul Jawad Tegaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum
Anggota DPRD Kaltim H.A Jawad Sirajuddin Gelar Sosbang, Bentuk Upaya Memperkuat NKRI
Mahasiswa Minta KY Periksa Hakim di Pengadilan Tinggi, Buntut Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Dukung Kedamaian Demokrasi, Pemuda Peduli Demokrasi Samarinda : Usut Tuntas Conie Bakrie
Pengadaan Tanah Wilayah IKN Tidak Boleh Merampas Hak Masyarakat
Komunitas Pelopor Kebaikan Kota Bontang Gelar Launching Sekaligus Buka Puasa Bersama dan Sharing Ramadhan, Harapkan Memberikan Dampak Positif ke Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Abdul Jawad ; Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Kaltim
Fire Rescue Air Putih Fasilitasi Layanan Gratis Siaga 24 Jam
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:50 WITA

Permasalahan Jalan Rusak di Beberapa Titik Samarinda, Ini Respon Markaca

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:40 WITA

Pembangunan Infrastruktur di Samarinda, Markaca Sebut CSR Belum Banyak Berikan Kontribusi

Kamis, 9 Mei 2024 - 20:29 WITA

Revitalisasi Komplek Stadion Utama Palaran, DPRD Samarinda Dukung Konsep Sport Tourism

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:04 WITA

Pengadilan Agama Tenggarong Luncurkan ‘Si Layar’ Digitalisasi Layanan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:45 WITA

Pemkab Kukar Dekati Target Visi-Misi Skor Memuaskan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:10 WITA

Gelar Hearing dan RDP Dengan Bank Kaltimtara, DPRD Samarinda Akan Pantau Progresnya

Berita Terbaru

Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : AL)

Advertorial

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto : AL)

Advertorial

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA