Dewan Ini Dukung Soal SK Larangan Pertamini di Samarinda

Rabu, 15 Mei 2024 - 19:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Markaca. (Foto : AL)

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Markaca. (Foto : AL)

ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum lama ini mengeluarkan aturan terkait penertiban perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang ilegal dan tidak memiliki standar safety yang aman.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda dengan nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamini, dan usaha sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda.

Hal tersebut ditanggapi pula oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Markaca. Ia mendukung penerbitan SK terkait larangan usaha Pertamini dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Menurutnya hal tersebut sudah melalui kajian yang panjang, bahwa memang sering terjadinya kebakaran karena salah satu penyebabnya ialah Pertamini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang jelas keamanan dari Pertamini itu kan kurang, apalagi dari segi aturan atau legalitas memang enggak ada jaminannya, berbeda dengan PertaShop yang memang anak dari Pertamina,” ujar Markaca.

Kita bisa melihat dari penjualan soal BBM itu kan saharusnya dilakukan di SPBU, karena kalau sampai dijual enceran itu pasti banyak menimbulkan pertanyaan. Seperti Pertamini yang dapat suplai BBM banyak itu kan perlu di pertanyakan darimana di dapatkan.

“Karena secara resminya gak ada suplai dari Pertamina. Sementara itu kan aturan sudah jelas, karena beli menggunakan jirigen saja kan tidak boleh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Markaca menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda sudah melakukan kajian panjang, karena yang pertama kita harus selamat dari kajadian kebakaran dan yang kedua berusaha itu sebenarnya boleh namun harus sesuai dengan aturan yang ada.

“Artinya saat ini kan sudah ada SK yang keluar dan sudah ada aturan hukum yang jelas, serta dilarang oleh pemerintah dan ketika ada yang melanggar pasti kan ada sanksinya,” pungkasnya (AL/Adv/DPRDSamarinda)

Berita Terkait

Sani Respon Soal Kuranganya Ketertarikan Generasi Muda Untuk Menjadi Seorang Guru
Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah
Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh
Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja
DPRD Samarinda Harap Puskesmas di Wilayah Balik Buaya Dapat Ditingkatkan Menjadi Rumah Sakit
DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan
Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua
Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 21:15 WITA

Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah

Senin, 20 Mei 2024 - 20:45 WITA

Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh

Senin, 20 Mei 2024 - 20:15 WITA

Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja

Senin, 20 Mei 2024 - 19:27 WITA

DPRD Samarinda Harap Puskesmas di Wilayah Balik Buaya Dapat Ditingkatkan Menjadi Rumah Sakit

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:37 WITA

DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:48 WITA

Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:33 WITA

Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:30 WITA

Sengketa Ahli Waris dan BNI, DPRD Samarinda Gelar RDP dan Jadi Penengah

Berita Terbaru