Harun Al Rasyid Harapkan Raperda Trantibumlinmas Mampu Mewujudkan Kerukunan dan Ketentraman Masyarakat Kaltim Dalam Menghadapi IKN

Selasa, 7 November 2023 - 20:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Acara Uji Publik Ranperda Trantibum Linmas belum lama ini (dok.dprd Kaltim)

Foto : Acara Uji Publik Ranperda Trantibum Linmas belum lama ini (dok.dprd Kaltim)

ANALISAKALTIM.COM – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) telah menggelar Uji Publik, belum lama ini.

Ketua Pansus Trantibum Linmas Harun Al Rasyid dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan uji publik ini merupakan tahapan penyusunan produk hukum daerah yang harus dilaksanakan sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda).

“Tujuan diadakan kegiatan ini ialah untuk menghimpun masukan dalam penyusunan ranperda agar lebih komperensif, sehingga regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum perihal hak-hak masyarakat,” ujranya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apalagi kata dia, dengan ditetapkan Kaltim sebagai IKN, Kaltim harus segara mungkin mempersiapkan segala aspek tatanan sosial, ekonomi dan hukum, guna mengantisipasi konflik-konflik sosial di masyarakat.

“Dengan lahirnya Perda Trantibum Linmas ini, diharapkan mampu mendeteksi dini terjadinya kerawanan sosial yang semakin meningkatnya akibat mobilisasi dan urbanisasi masyarakat dari luar Kaltim serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat Kaltim dalam menghadapi IKN,” sebut pria yang akrab disapa Harun ini.

Ia mengatakan, Ranperda Trantibum Linmas ini merupakan usulan perda pertama yang mengatur kewenangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, regulasi ini mengatur tiga aspek yakni ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

“Mengacu pada Undangan-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota yang terkait dengan pelayanan dasar,” terangnya.

Pelayanan dasar yang didalamnya lanjut dia, menyangkut pendidikan, kesehatan, lingkungan. Termasuk ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat.

“Ini sangat penting. Karena, kalau kita ingin melihat masyarakat itu aman nyaman, harus tercipta ketentraman. Kalau tidak ada ketentraman, bagaimana masyarakat akan aman,” jelas Politisi PKS ini.

Kerena menurut dia, ketika masyarakat tidak tentram, maka akan banyak terjadi keburukan dan kejahatan. Untuk itu, tentram dan tertib merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan.

“Ketertiban itu merupakan ketaatan pada peraturan yang ada. Dan peraturan yang ada itu memperhatikan kepentingan umum, akal sehat dan juga keadilan,” beber Harun.

Karena menurut dia, peraturan yang baik akan menciptakan kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Jadi, alhamdulillah hari ini sudah selesai tugas saya sebagai ketua pansus. Tinggal ada sedikit perbaikan, sebagaimana usulan usulan yang sampaikan oleh peserta,” tandasnya.

Adapun materi yang disampaikan dalam uji publik, yakni Urgensi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Pemerintah Daerah yang disampaikan Direktur Pol PP dan
Linmas, Kemendagri, Irwan Setiawan.

Materi lainnya, yakni Penerapan Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Peran Penegakan Perda serta Perkada Kaltim yang disampaikan langsung Kepala Satpol PP Kaltim AFF Sembiring, dan Materi Ruang Lingkup Ranperda Inisiatif Pemprov Kaltim Tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang disampaikan Ketua Pansus Harun Al Rasyid. (Advertorial/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Permasalahan Jalan Rusak di Beberapa Titik Samarinda, Ini Respon Markaca
Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT
Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik
Pembangunan Infrastruktur di Samarinda, Markaca Sebut CSR Belum Banyak Berikan Kontribusi
Revitalisasi Komplek Stadion Utama Palaran, DPRD Samarinda Dukung Konsep Sport Tourism
Soal Pendidikan di Samarinda, Puji Sebut Walikota Dapat Menyelesaikannya Sebelum Periode Jabatannya Selesai
Pengadilan Agama Tenggarong Luncurkan ‘Si Layar’ Digitalisasi Layanan
Pemkab Kukar Dekati Target Visi-Misi Skor Memuaskan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:50 WITA

Permasalahan Jalan Rusak di Beberapa Titik Samarinda, Ini Respon Markaca

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:40 WITA

Pembangunan Infrastruktur di Samarinda, Markaca Sebut CSR Belum Banyak Berikan Kontribusi

Kamis, 9 Mei 2024 - 20:29 WITA

Revitalisasi Komplek Stadion Utama Palaran, DPRD Samarinda Dukung Konsep Sport Tourism

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:04 WITA

Pengadilan Agama Tenggarong Luncurkan ‘Si Layar’ Digitalisasi Layanan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:45 WITA

Pemkab Kukar Dekati Target Visi-Misi Skor Memuaskan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:10 WITA

Gelar Hearing dan RDP Dengan Bank Kaltimtara, DPRD Samarinda Akan Pantau Progresnya

Berita Terbaru

Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : AL)

Advertorial

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto : AL)

Advertorial

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA