HMI KALTIM : Mutasi Kapolda Kalteng Irjen Nanang Avianto Ke Kaltim Tidak Didasarkan Penghargaan

Kamis, 19 Oktober 2023 - 19:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggaru Daza NS. Kepala Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Koordinasi HMI Kaltim-Kaltara. (Dok. Pribadi)

Foto : Anggaru Daza NS. Kepala Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Koordinasi HMI Kaltim-Kaltara. (Dok. Pribadi)

ANALISAKALTIM.COM – Tragedi Hak asasi Manusia yang terjadi pada 7 Oktober 2023 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menewaskan peserta aksi, tuntutan aksi masyarakat desa bangkal kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) segera menyediakan kebun plasma kelapa sawit untuk masyarakat dikarenakan kehadiran perusahaan tersebut tidak memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat desa bangkal.

Menurut Angga, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi demonstrasi sah-sah saja dalam menyampaikan pendapat sebagai control social terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), namun pihak keamanan atau aparat kepolisian terlalu refresif.

“Tewasnya masa aksi memunculkan pertanyaan yang sangat sensitive, apa dasar tewasnya masa aksi? Hal ini terjadi pada saat pihak keamanan sedang melakukan pengamanan demonstrasi tersebut, pada dasarnya ini haruslah transparan dan akuntabel, ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut Angga, mutasi terhadap kalpoda kalteng dan kapolres seruyan mencerminkan ketidakpercayaannya masyarakat, sebab masalah HAM tewasnya masa aksi belum selesai. Mutasi yang terjadi dilakukan karena apa?

Menurut peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 16   tahun 2012 tentang mutasi anggota kepolisian negara republik indonesia Pasal 5 Jenis Mutasi terdiri atas:

  1. kepentingan organisasi;dan
  2. permohonan Anggota.

Pasal 6 Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.

Pasal 7 (1) Mutasi berdasarkan permohonan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan atas permohonan Anggota dengan tetap mengutamakan kepentingan organisasi.

Kemudian, agar masyarakat mengenali, memahami mengenai pelanggaran HAM ialah merujuk pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ketentuan umum pasal 6 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak untuk Hidup Pasal 9, (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berita Terkait

Sosper di Desa Suka Maju, Abdul Jawad Tegaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum
Anggota DPRD Kaltim H.A Jawad Sirajuddin Gelar Sosbang, Bentuk Upaya Memperkuat NKRI
Mahasiswa Minta KY Periksa Hakim di Pengadilan Tinggi, Buntut Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Dukung Kedamaian Demokrasi, Pemuda Peduli Demokrasi Samarinda : Usut Tuntas Conie Bakrie
Pengadaan Tanah Wilayah IKN Tidak Boleh Merampas Hak Masyarakat
Komunitas Pelopor Kebaikan Kota Bontang Gelar Launching Sekaligus Buka Puasa Bersama dan Sharing Ramadhan, Harapkan Memberikan Dampak Positif ke Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Abdul Jawad ; Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Kaltim
Fire Rescue Air Putih Fasilitasi Layanan Gratis Siaga 24 Jam
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:50 WITA

Permasalahan Jalan Rusak di Beberapa Titik Samarinda, Ini Respon Markaca

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:40 WITA

Pembangunan Infrastruktur di Samarinda, Markaca Sebut CSR Belum Banyak Berikan Kontribusi

Kamis, 9 Mei 2024 - 20:29 WITA

Revitalisasi Komplek Stadion Utama Palaran, DPRD Samarinda Dukung Konsep Sport Tourism

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:04 WITA

Pengadilan Agama Tenggarong Luncurkan ‘Si Layar’ Digitalisasi Layanan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:45 WITA

Pemkab Kukar Dekati Target Visi-Misi Skor Memuaskan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:10 WITA

Gelar Hearing dan RDP Dengan Bank Kaltimtara, DPRD Samarinda Akan Pantau Progresnya

Berita Terbaru

Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : AL)

Advertorial

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto : AL)

Advertorial

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA