Komisi IV DPRD Kaltim gelar RDP, Bahas Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan

Jumat, 17 November 2023 - 20:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Komisi IV DPRD Kaltim Melakukan RDP Bersama Mitra Kesehatan.

Foto : Komisi IV DPRD Kaltim Melakukan RDP Bersama Mitra Kesehatan.

ANALISAKALTIM.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka membahas terkait dengan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Dan Hal-hal yang dianggap penting, Kamis (16/11) Siang.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Akhmed Reza Fachlevi Dan Sejumlah anggota Komisi IV Rusman Ya’qub, Ananda Emira Moies Dan Salehuddin.

Reza mengatakan transparansi pembayaran jasa pelayanan dan TTP Alhamdulilah sudah di penjelasan dari Kadis Naker prov Kaltim sudah terbayarkan kemudian juga untuk masalah jasa pelayanan sudah ada peningkatan dan juga terkait dengan masalah jasa pelayanan itu sudah di atur melalui pergub yang ada dan sudah sesuai yang ada diberikan oleh pemerintah. Dan juga terkait system pelayanan yang ada di Rumah Sakit. Ujar Politisi Partai Gerindra ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun yang dibahas Progres anggaran dan program BLUD rumah sakit umum daerah pada tahun 2023 Pengusulan untuk membuat “Floating Hospital” yang beroperasional di kabupaten yang memiliki kawasan sungai yang luas, Beberapa tanggapan tentang persoalan substansi yang berkembang diantaranya adalah Dinkes Kaltim Berkaitan dengan renumerasi merupakan kewenangan dari masing-masing RSUD sebagai pengelola BLUD di Kalimantan Timur, dan jasa pelayanan diberikan kepada semua unsur Kesehatan karena terdapat aturan yang menaunginya, yaitu Permenkes Nomor 17 tahun 2023 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan dan Pergub No. 44 tahun 2015 tentang Pelayanan Rumah Sakit. Sampai Bulan Oktober 2023 terdapat perbaikan terkaitan besaran jasa pelayanan Kesehatan termasuk di BLUD yang merujuk pada Pergub No. 44 tahun 2015, dan untuk semua pembayaran TPP serta Jasa Pelayanan tenaga Kesehatan sudah dibayarkan. Untuk RSUD KORPRI belum diberikan Jasa Pelayanan, dan ini disebabkan oleh pendapatan Rumah sakit yang kurang dari Rp 800 juta pertahun. Pendapatan Jasa Pelayanan tenaga Kesehatan berbeda-beda antara RSUD satu dengan yang lainnya sesuai dengan pendapatan BLUD. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki program pemberian alat medis yang bersifat hibah dengan total anggaran per tahun sekitar Rp 10 Milyar, dimana program ini dapat membantu RS di kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Berkaitan dengan program stunting, telah dianggarkan dalam bentuk program pembelian tablet penambah darah, sementara untuk pembelian bahan makanan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim karena belum adanya Juknis dari Kementerian Kesehatan RI.

Jasa Pelayanan diambil dari jasa rumah sakit sebesar maksimal 44%, dan kemudian berubah menjadi pola paket sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Besaran jasa pelayanan berbeda antara tenaga Kesehatan yang berdasarkan klasifikasi beban kerja sesuai dengan kebijakan rumah sakit berdasar ketentuan BPJS Kesehatan. Berkaitan dengan Floating Hospital belum ada regulasi yang mengaturnya, terutama tenaga medis yang bekerja atau rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga agak sulit untuk dilakukan. Kecuali Floating Hospital tersebut bagian dari program pengabdian pada bidang Kesehatan dan bukan merupakan hal yang rutin.

RSUD AWS memiliki sekitar 1.100 perawat dengan rata-rata pembayaran jasa pelayanan (jaspel) dengan nominal rata-rata Rp 3 juta sampai Rp 5 juta perbulan, perorang. Tenaga Kesehatan memiliki beberapa sumber pemasukan, diantaranya adalah Gaji, TPP PPPK (Rp 2,5 juta per oktober 2023) dan Jasa Pelayanan.

Hadir pula Dinas Kesehatan Prov Kaltim dr. H. Jaya Mualimin, Kepala Badan Pengelola keuangan dan asset daerah Kaltim yang mewakili, Direktur RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan Edy Iskandar Dan Wakil RSUD Abdoel Wahab Syahrani Samarinda. (Advertorial/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Permasalahan Jalan Rusak di Beberapa Titik Samarinda, Ini Respon Markaca
Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT
Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik
Pembangunan Infrastruktur di Samarinda, Markaca Sebut CSR Belum Banyak Berikan Kontribusi
Revitalisasi Komplek Stadion Utama Palaran, DPRD Samarinda Dukung Konsep Sport Tourism
Soal Pendidikan di Samarinda, Puji Sebut Walikota Dapat Menyelesaikannya Sebelum Periode Jabatannya Selesai
Pengadilan Agama Tenggarong Luncurkan ‘Si Layar’ Digitalisasi Layanan
Pemkab Kukar Dekati Target Visi-Misi Skor Memuaskan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:50 WITA

Permasalahan Jalan Rusak di Beberapa Titik Samarinda, Ini Respon Markaca

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:40 WITA

Pembangunan Infrastruktur di Samarinda, Markaca Sebut CSR Belum Banyak Berikan Kontribusi

Kamis, 9 Mei 2024 - 20:29 WITA

Revitalisasi Komplek Stadion Utama Palaran, DPRD Samarinda Dukung Konsep Sport Tourism

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:04 WITA

Pengadilan Agama Tenggarong Luncurkan ‘Si Layar’ Digitalisasi Layanan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:45 WITA

Pemkab Kukar Dekati Target Visi-Misi Skor Memuaskan

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:10 WITA

Gelar Hearing dan RDP Dengan Bank Kaltimtara, DPRD Samarinda Akan Pantau Progresnya

Berita Terbaru

Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : AL)

Advertorial

Guna Tekan Angka Stunting, Deni Harap ada Inovasi dalam PMT

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:48 WITA

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto : AL)

Advertorial

Laila Respon Terkait Partisipasi Perempuan Pada Dunia Politik

Jumat, 10 Mei 2024 - 21:46 WITA