ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Aksi menuntut transparansi tata kelola PT Pelindo IV Samarinda terkait aktifitas pandu kapal yang melintas di Sungai Mahakam, sejatinya berakhir dengan baik. Demonstrasi yang dimotori kelompok masyarakat yang tergabung dalam Maritim Muda Kaltim pada Senin (10/6) lalu itu, sebenarnya menghasilkan sebuah kesepakatan. Namun, dalam perkembangannya, janji yang disampaikan itu tak sepenuhnya mengakomodir tuntutan yang diajukan.
Terang saja, sikap itu membuat Ketua Maritim Muda Kaltim, Muhammad Riduan merasa kecewa. Selain dinilai tak berkomitmen dalam, PT Pelindo yang berjanji akan membuka tata kelola aktifitas pandu dan tunda melalui media online, dua hari pasca aksi, terkesan sengaja mengulur waktu dan baru merealisasikannya empat hari berselang dari waktu yang disepakati.
“Mereka (PT Pelindo IV Samarinda) terkesan memandang sebelah mata atas tuntutan yang kami sampaikan, karena mengulur waktu rilis ke media seperti yang mereka janjikan,” cetus Riduan kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan Riduan, dalam menunggu rilis yang dijanjikan, telah berulang kali menanyakan langsung kepada pihak manajemen Pelindo. Sempat diberikan keterangan untuk menunggu, pesan selanjutnya yang ia kirim melalui WhatsApps itu hanya dibaca, tanpa balasan lagi.
“Rabu (12/6) sesuai janji, kami menghubungi mereka untuk menanyakan bagaimana perkembangan yang dijawab akan dilakukan esok harinya. Tapi, saat keesokan harinya saya hubungi lagi, ternyata pesan saya hanya dilihat saja,” keluh Riduan.
Kekecewaan itu kian meradang, kala rilis penjelasan yang dijanjikan Pelindo pada Jumat (14/6) itu, ternyata tak sesuai dengan kesepakatan. Bahwa, penjelasan yang disampaikan hanya sekadar bersifat formalitas, tanpa adanya penjelasan terperinci.
“Yang diminta adalah transparansi pengelolaan, jadi bukan hanya bicara soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi juga kewajiban lainnya, seperti pajak serta kontribusi lainnya sebagaimana yang diatur,” Riduan menegaskan.
Tak sampai di situ, Riduan juga mempertanyakan validasi keterangan yang disampaikan PT Pelindo terkait PNBP. Ia ingin mengetahui lebih detail laporan secara umum, terutama menyangkut pembagian hasil kerja sama antara Pelindo dengan pihak kedua.
“Kalau soal dana hasil untuk pembayaran gaji karyawan, pembangunan kantor dan sebagainya itu, kami tidak perlu tahu. Yang kami inginkan pengelolaan secara umum. Bukan cuma PNBP-nya saja,” lanjut Riduan.
Menyikapi hal ini, Riduan mengaku akan kembali melakukan konsolidasi internal. Pihaknya berencana kembali menggelar aksi, dengan mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Kaltim, untuk melakukan penyeledikan terkait aktifitas pemanduan dan penundaan pengolongan jembatan yang ada di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Khususnya yang dikelola bersama Pelindo dan Perusda. Riduan menduga ada indikasi pelanggaran yang merugikan masyarakat dalam aktifitas yang dilakukan tersebut. Serta menuntut aparat hukum segera bertindak.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan rekan-rekan aktivis di Makassar, agar bisa menggelar aksi di kantor pusat Pelindo untuk mengevaluasi kinerja Pelindo Samarinda,” ucapnya lantang.
Saat ini, Riduan juga mengaku masih menunggu janji PT Pelindo IV Samarinda untuk menyampaikan surat kerja sama antara mereka dengan pihak kedua, dalam pengelolaan aktifitas pengolongan jembatan di Sungai Mahakam. Ia juga mengancam akan kembali melakukan aksi lanjutan, dengan mengarahkan tuntutan kepada pihak kejaksaan dan kepolisian.
Seperti diketahui, ada beberapa tuntutan yang diajukan Maritim Muda Kaltim dalam aksi demonstrasinya pekan lalu. Di antaranya, menuntut transparansi pengelolaan pemanduan dan penundaan Jembatan Mahkota 2 antara Pelindo dan Perusda Varia Niaga dan Perusda MBS. Termasuk membuka data serupa atas kerja sama dengan Perusda Tunggang Parangan di dua jembatan yang ada di Kabupaten Kukar.
Berikutnya, PT Pelindo IV diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada publik secara terbuka, melalui media cetak dan online. Serta meminta pihak manajemen untuk membuka surat kerja sama Pelindo dengan perusda-perusda tersebut di atas.
“Kami akan terus mendesak mereka untuk memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang transparan dari Pelindo,” pungkas Riduan.
