ANALISAKALTIM.COM – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji Menanggapi secara positif terkait wacana penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 60 Persen oleh pabrik Smelter Nikel Desa Pandingin, kecamatan Sanga-sanga.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan bahwa, pihaknya akan mengawasi capaian tenaga kerja lokal sebesar 60 persen agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut.
Untuk diketahui, sebelum peresmian ini, PT KFI sempat mendapatkan keluhan khususnya dari warga sekitar karena dianggap terlalu banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Persoalan itu juga pernah disikapi langsung oleh DPRD Kaltim melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tujuannya memastikan dokumen milik para TKA sesuai dengan aturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai peresmian, Seno mengatakan dengan tegas pihaknya akan menekankan tenaga kerja lokal wajib diberdayakan dengan maksimal. Berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini tenaga kerja lokal belum menyentuh angka 30 persen, sehingga ia meminta kepada Direksi PT KFI dapat melakukan penyerapan tenaga kerja lokal hingga mencapai 60 persen.
“Memang bukan untuk sekarang, tapi lama-lama setelah perusahaan ini mulai produksi rutin maka akan sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan maka kita harapkan 60 persen tenaga kerja lokal dapat dipenuhi,” ucap Seno, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya menuntut tentang penyerapan tenaga kerja local secara maksimal, Seno juga mengharapkan agar perusahaan tersebut dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni agar dapat memberikan pelatihan.
“Supaya tenaga kerja lokal kita bisa bekerja pada bidang yang memiliki keahlian khusus juga,” ungkapnya.
Disinggung mengenai pemenuhan 60 persen tenaga kerja lokal, Seno menegaskan bahwa pihak perusahaan juga telah menyetujui permintaan itu, sehingga apabila PT KFI tak memenuhi harapan jumlah tenaga kerja local, maka ia menegaskan akan segera menutup operasional dari perusahaan hilirisasi nikel ini.
“Kita akan tutup kalau nantinya tidak terpenuhi pokoknya kita kawal, memang ini belum beroperasi seluruhnya, tapi kalau sudah, kita minta 60 persen ini terpenuhi,” tutupnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
