Pengadaan Tanah Wilayah IKN Tidak Boleh Merampas Hak Masyarakat

Jumat, 15 Maret 2024 - 03:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Rinto, S.H., M.H.

Foto : Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Rinto, S.H., M.H.

ANALISAKALTIM.COM – Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan turut menyoroti permasalahan yang terjadi di wilayah IKN terhadap dugaan upaya paksa oleh Otorita IKN dalam penguasaan tanah masyarakat yang masuk RDTR IKN Nusantara.

Diketahui, dalam satu bulan terakhir bermunculan permasalahan lahan seperti penangkapan 9 orang petani yang terjadi pada wilayah pembangunan bandara VVIP IKN dan adanya upaya penguasaan tanah oleh Otorita IKN terhadap lahan milik masyarakat desa pemaluan.

“Secara hukum tentu Otorita IKN tidak dapat melakukan penguasaan lahan tanpa persetujuan pemilik lahan atau sebelum dilakukan nya ganti kerugian terlebih dahulu baik untuk lahan maupun tumbuhan yang ada di atasnya, mengenai hal itu kita bisa lihat sebagimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum” ungkap Rinto, S.H., M.H.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salin itu, ia menyayangkan cara yang digunakan oleh Otorita IKN Nusantara lebih mengedepankan pendekatan penegak hukum pidana melalui instrumen kepolisian sehingga dipandang kurang tepat.

“Patut Kita pahami bahwa dalam penanganan permasalahan pertanahan untuk kepentingan umum, Otorita IKN harus mengedepankan asas ultimum remedium yang mana pidana adalah alternatif terakhir, dengan begitu dapat dilakukan upaya yang lebih humanis, terakhir yang tidak kalah penting Otorita IKN harus melakukan sosialisasi RDTR IKN untuk dapat diketahui masyarakat secara jelas batas-batas wilayah IKN dimana saja, tambahnya.

Berita Terkait

Capaian Keberhasilan di Lima Tahun Kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi Untuk Kaltim
Sosper di Desa Suka Maju, Abdul Jawad Tegaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum
Anggota DPRD Kaltim H.A Jawad Sirajuddin Gelar Sosbang, Bentuk Upaya Memperkuat NKRI
Mahasiswa Minta KY Periksa Hakim di Pengadilan Tinggi, Buntut Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Dukung Kedamaian Demokrasi, Pemuda Peduli Demokrasi Samarinda : Usut Tuntas Conie Bakrie
Komunitas Pelopor Kebaikan Kota Bontang Gelar Launching Sekaligus Buka Puasa Bersama dan Sharing Ramadhan, Harapkan Memberikan Dampak Positif ke Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Abdul Jawad ; Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Kaltim
Fire Rescue Air Putih Fasilitasi Layanan Gratis Siaga 24 Jam
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 21:34 WITA

Sani Respon Soal Kuranganya Ketertarikan Generasi Muda Untuk Menjadi Seorang Guru

Senin, 20 Mei 2024 - 21:15 WITA

Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah

Senin, 20 Mei 2024 - 20:45 WITA

Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh

Senin, 20 Mei 2024 - 20:15 WITA

Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:37 WITA

DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:48 WITA

Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:33 WITA

Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:30 WITA

Sengketa Ahli Waris dan BNI, DPRD Samarinda Gelar RDP dan Jadi Penengah

Berita Terbaru