ANALISAKALTIM.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husein menanggapi terkait Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga akhir 2024
“Orang miskin itu tidak bisa hilang. Kalau untuk dikurangi bisa,” kata Sani, belum lama ini
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Diperlukan sinergi dan kebijakan yang menguntungkan secara nasional, seperti penurunan harga bahan bakar, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan penciptaan lapangan kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Misal harga bahan bakar diturunkan, apa-apa gak mahal, lapangan kerja dibuka, baru bisa miskin ekstrem turun,” jelasnya.
Menurutnya, target zero miskin ekstrem di akhir tahun ini terkesan sulit tercapai. Faktor-faktor seperti kebijakan pusat, data yang akurat, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan lainnya menjadi kunci utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“DPRD ada memang pembahasan dengan Dinas Sosial. Program-program nya kami lihat itu sudah mengarah ke penurunan miskin ekstrem,” tuturnya.
Meskipun penuntasan kemiskinan ekstrem di akhir 2024 terkesan sulit, namun ia menyatakan bahwa bukan berarti tidak mungkin terjadi. Karenanya, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.
“Miskin ekstreme itu objeknya siapa, harus diteliti juga. Terus dia kerja atau tidak. Kalaupun tidak kita juga harus tau apa yang melatarbelakanginya,” tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
