ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Dengan pindahnya Ibu Kota Nusantara (IKN) ke tanah Kalimantan Timur (Kaltim), banyak aspek yang jadi perhatian khusus untuk dipersiapkan. Salah satunya, ialah perhatian terhadap kebutuhan dasar yakni kebutuhan pangan.
Perhatian terhadap tonggak perubahan kebutuhan dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan wajib untuk diperhatikan dan tak sekedar memperhatikan infrastruktur. Saat ini Samarinda dan Kaltim masih menggantungkan kebutuhan dasar pangannya dari jawa ataupun sulawesi.
Hal tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Shania Rizky Amalia. Dirinya meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat mengatasi persoalan ketahanan pangan secara jangka panjang di Kota Samarinda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Shania menyebut, agar Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dapat terus melakukan inovasi dan mencari potensi guna mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Kota Tepian, terlebih Samarinda masuk dalam 3 daerah penyanggah IKN.
“Menurut saya memang harus ada kerjasama antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi untuk mencari potensi lahan yang luas untuk bisa mengembangkan kebutuhan pangan, seperti lahan pertanian dan sebagainya,” ucap Shania.
Lanjutnya, sebagai daerah penyanggah IKN, Samarinda juga harus siap dalam mengembangkan sektor pangan yang menjadi kebutuhan dasar kita. Saat ini yang kita lihat, ketika adanya lahan yang punya potensi untuk dikembangkan dalam sektor kebutuhan pangan tapi malah di salah gunakan.
“Seharusnya kita juga harus mempersiapkan diri terkait kebutuhan pangan kita untuk sepuluh tahun kedepan, khusunya yang perlu kita perhatikan dalam sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan dasar kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Shania menyampaikan bahwa dengan adanya Samarinda yang merupakan daerah penyanggah IKN, ada formulasi khusus dari Pemerintah untuk bisa mengembangkan sektor pangan yang ada.
Kemudian, Pemerintah bisa mengajukan permohonan dibukanya lahan pertanian, dan hal tersebut butuh kolaborasi antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi untuk fokus dan serius guna memanfaatkan lahan – lahan yang ada, dalam hal ini pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar kita.
“Artinya dengan perpindahan IKN ke Kaltim permintaan – permintaan kebutuhan dasar itu akan banyak, dan hal tersebut yang harus di fikirkan untuk bisa sama- sama memaksimal potensi tersebut,” pungkasnya. (AL/Adv/DPRDSamarinda)
