Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Abdul Jawad ; Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Kaltim

Sabtu, 9 Maret 2024 - 18:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. melaksanakan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab. Kukar, Sabtu (9/3/2024).

Foto : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. melaksanakan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab. Kukar, Sabtu (9/3/2024).

ANALISAKALTIM.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. melaksanakan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Kegiatan digelar di Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab. Kukar, Sabtu (9/3/2024).

Abdul Jawad menjelaskan Perda No 5 tahun 2019 dirasa penting untuk disampaikan kepada masyarakat Kaltim.
“Bantuan hukum ini disediakan oleh pemerintah gratis untuk warga Kaltim, dan bagi kami sangat penting untuk disampaikan,” kata H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH saat mengawali sosialisasi.

Abdul Jawad mengatakan, setelah diadakan naskah akademik, ternyata masih banyak masyarakat Kaltim yang belum paham soal hukum. Masyarakat menyadari bahwa permasalahan hukum membutuhkan biaya yang besar, itulah sebabnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan.

Dia menambahkan, warga perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengakses fasilitas tersebut. Meliputi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kaltim, surat rekomendasi keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan dokumen atas permasalahan hukum yang di hadapi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir praktisi hukum Zulkifli Alkaf, SH dan M. Rayis Jawad, SH sebagai Nara sumber serta Yayuk Sehati sebagai moderator.

Lanjut, praktisi hukum Zulkifli Alkaf, SH mengatakan, warga bisa mengakses Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang khusus menangani secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berita Terkait

Capaian Keberhasilan di Lima Tahun Kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi Untuk Kaltim
Sosper di Desa Suka Maju, Abdul Jawad Tegaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum
Anggota DPRD Kaltim H.A Jawad Sirajuddin Gelar Sosbang, Bentuk Upaya Memperkuat NKRI
Mahasiswa Minta KY Periksa Hakim di Pengadilan Tinggi, Buntut Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Dukung Kedamaian Demokrasi, Pemuda Peduli Demokrasi Samarinda : Usut Tuntas Conie Bakrie
Pengadaan Tanah Wilayah IKN Tidak Boleh Merampas Hak Masyarakat
Komunitas Pelopor Kebaikan Kota Bontang Gelar Launching Sekaligus Buka Puasa Bersama dan Sharing Ramadhan, Harapkan Memberikan Dampak Positif ke Masyarakat
Fire Rescue Air Putih Fasilitasi Layanan Gratis Siaga 24 Jam
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 21:34 WITA

Sani Respon Soal Kuranganya Ketertarikan Generasi Muda Untuk Menjadi Seorang Guru

Senin, 20 Mei 2024 - 21:15 WITA

Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah

Senin, 20 Mei 2024 - 20:45 WITA

Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh

Senin, 20 Mei 2024 - 20:15 WITA

Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:37 WITA

DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:48 WITA

Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:33 WITA

Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:30 WITA

Sengketa Ahli Waris dan BNI, DPRD Samarinda Gelar RDP dan Jadi Penengah

Berita Terbaru