Sosper di Desa Suka Maju, Abdul Jawad Tegaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum

Senin, 22 April 2024 - 19:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota DPRD Kaltim, H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH Melakukan Kegiatan Sosper di Desa Suka Maju, Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara

Foto : Anggota DPRD Kaltim, H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH Melakukan Kegiatan Sosper di Desa Suka Maju, Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara

ANALISAKALTIM.COM – Bantuan hukum kepada masyarakat kecil atau kurang mampu menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kaltim, H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. Masyarakat harus tahu, bahwa Bantuan hukum ini bisa di manfaatkan secara gratis.

Bukan rahasia umum, kala rakyat kecil melawan “orang kuat”, sering kali tak bisa berbuat banyak. Selain karena awam masalah hukum, tak mampu membayar pengacara, menjadi alasan mereka pasrah. Tak mendapatkan pendampingan hukum.

Di Kaltim sendiri, DPRD dan Pemprov telah membentuk Perda No.5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dengan perda ini, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas bantuan hukum secara gratis.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota DPRD Kaltim Abdul Jawad termasuk wakil rakyat yang peduli akan masalah ini, kegiatan sosialisasi perda (sosper) DPRD Kaltim yang rutin dilakukan dengan menyosialisasikan materi perda tersebut, dengan harapan dapat dipahami oleh masyarakat.

Kali ini, Senin/22 Januari 2024, bertempat di Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yang dihadiri ratusan peserta, Jawad menjelaskan manfaat perda tersebut.

“Jadi intinya rakyat bisa mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum secara gratis. Semua bisa mendapatkan bantuan hukum. Tinggal mengajukannya saja,”. Ungkapnya

Untuk menjelaskan manfaat perda tersebut, Jawad dibantu oleh dua pemateri lainnya. Yaitu, Zulkifli Alkaf, SH (Pengacara), M. Rayis Jawad, SH (Pengacara) dan Yayuk Sehati sebagai moderator.

“Syaratnya cukup ajukan ke pengacara yang terdaftar atau bekerja sama dengan pemerintah. Itu hanya KTP, KK  dan surat keterangan tidak mampu,” kata Zulkifli.

Dengan fasilitas bantuan hukum ini, artinya semua warga kedudukannya harus sama dengan hukum. Biaya pengacara nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan harapan, semua mendapatkan hak yang sama ketika harus berurusan dengan hukum.

Berita Terkait

Capaian Keberhasilan di Lima Tahun Kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi Untuk Kaltim
Anggota DPRD Kaltim H.A Jawad Sirajuddin Gelar Sosbang, Bentuk Upaya Memperkuat NKRI
Mahasiswa Minta KY Periksa Hakim di Pengadilan Tinggi, Buntut Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Dukung Kedamaian Demokrasi, Pemuda Peduli Demokrasi Samarinda : Usut Tuntas Conie Bakrie
Pengadaan Tanah Wilayah IKN Tidak Boleh Merampas Hak Masyarakat
Komunitas Pelopor Kebaikan Kota Bontang Gelar Launching Sekaligus Buka Puasa Bersama dan Sharing Ramadhan, Harapkan Memberikan Dampak Positif ke Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Abdul Jawad ; Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Kaltim
Fire Rescue Air Putih Fasilitasi Layanan Gratis Siaga 24 Jam
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 21:34 WITA

Sani Respon Soal Kuranganya Ketertarikan Generasi Muda Untuk Menjadi Seorang Guru

Senin, 20 Mei 2024 - 21:15 WITA

Dewan Ini Sebut Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan Oleh Calon Pimpinan Daerah

Senin, 20 Mei 2024 - 20:45 WITA

Gaji Guru dari Dana Pendidikan, Sani : Secara Aturan itu Tidak Boleh

Senin, 20 Mei 2024 - 20:15 WITA

Air Bersih Yang Sulit, Novan Sebut Pemkot Samarinda Jangan Terfokus Pada Pembangunan Infrastruktur Saja

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:37 WITA

DPRD Samarinda Sebut Pentingnya Penanaman Karakter Dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:48 WITA

Deni Sebut Perlu Ada Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat Guna Menekan Angka Kekerasan Seksua

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:33 WITA

Dewan Ini Sebut Perlunya Dilakukan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Pelabuhan

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:30 WITA

Sengketa Ahli Waris dan BNI, DPRD Samarinda Gelar RDP dan Jadi Penengah

Berita Terbaru